GERAKAN
MONJALI (MENOLAK DIJAJAH KEMBALI)
(GMNI YOGYAKARTA, PMII SLEMAN, PMII DIY, HMI YOGYAKARTA, GMKI
YOGYAKARTA, PMKRI YOGYAKARTA, AM UNY, IMM DIY, FMN DIY, LPM EKSPRESI)
PRESS RELEASE
Silang sengkarut dalam dunia
pendidikan Indonesia saat ini berawal dari sebuah problem mendasar yang sudah sangat akut: liberalisasi
pendidikan. Saat ini, pendidikan yang dibangun oleh pemerintah adalah
pendidikan yang berjiwa liberal, yang sangat mengutamakan prinsip
individualistik. Akibatnya sistem berikut ritus-ritus maupun perangkat pendidikan
yang dibangun juga menjadi melenceng dari falsafah bangsa Indonesia yaitu
Pancasila. Dan lagi-lagi, ralyat pada umumnya menjadi korban.
Pendidikanyang bersifat liberal
menuntun kepada komersialisasi, kastanisasi, dan juga eksklusifitas. Pendidikan
tidak lagi bisa diakses oleh semua rakyat. Kualitas pendidikan menjadi tidak
merata, dengan persebaran mutu pendidikan hanya pada kota-kota tertentu.
Kebijakan
pemerintah juga bersifat top-down,
seakan membuang aspek-aspek lokalitas yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah. Akibatnya
banyak putra-putri bangsa yang seharusnya sebagai generasi penerus justru
tersisih karena terbatasnya akses untuk meraih pendidikan yang mereka
kehendaki. Inilah dampak nyata jika pendidikan yang seharusnya sebagai media
pencerdasan kehidupan bangsa, telah berubah menjadi bagian dari rantai ekonomi sektor jasa.
Negara
dalam hal ini terkesan absen dalam tugasnya pada rakyat. Kurikulum pendidikan
seperti dipaksakan, dan sangat berbau politis. Ujian Nasional (UN) 2013 menjadi
sangat kacau, dan untuk kesekian kalinya peserta didik itu sendiri yang menjadi
korban. Amanah dari rakyat bahwa anggaran negara untuk pendidikan sebanyak 20%
belum terwujud, sehingga ada kesan pemerintah enggan serius menggarap
pendidikan. Biaya yang diperlukan rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang
layak akhirnya menjadi semakin tinggi, dibuktikan dengan rencana Uang Kuliah
Tunggal (UKT) di tingkat universitas yang akan diberlakukan dalam waktu dekat.
Akhirnya rakyat sendiri yang tersingkir dalam persoalan ini.
Karena
itu, dalam rangka upaya perlawanan terhadap liberalisasi pendidikan sebagai
musuh utama bangsa ini, maka kami dari Gerakan Monjali (Menolak Dijajah kembali)
menuntu kepada Pemerintah Republik Indonesia berikut setiap jajaran kerja yang
terkait untuk:
1. Wujudkan
pendidikan yang bisa diakses oleh semua rakyat tanpa terkecuali sesuai amanat
Undang-Undang Dasar 1945
2. Hapuskan
Ujian Nasional
3. Hapuskan
Kurikulum 2013
4. Wujudkan
pendidikan nasional yang berbasis pada lokalitas
5. Usut
tuntas kasus kacaunya proses Ujian Nasional 2013 dan hukum bagi siapapun yang
bersalah
6. Hapuskan
Uang Kuliah Tunggal
7. Realisasikan
anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD tanpa ada korupsi dan
penyelewengan; dan
8. Cabut
UU No. 7 tahun 1994
